Dua Kubu Satu Akar: Komunisme dan Kapitalisme Sama-sama Menolak Syariat

Di Kingdom Hearts, perang terbesar bernama Keyblade War. Bukan perang melawan kegelapan, melainkan perang antar pemilik kunci yang sama-sama mengaku membela cahaya. Mereka berebut “jantung dunia” dengan dalih yang mulia-mulia: membebaskan, menyelamatkan, mengembalikan ketertiban. Dan ketika perang usai, dunia tidak diselamatkan oleh siapa pun. Dunia justru hancur berkeping-keping, dan yang tersisa hanya tanya: buat apa semua kunci itu diperebutkan, kalau yang dihancurkan adalah dunia yang sama?

Kamu mungkin baru saja membaca tulisan sebelumnya, dua narasi satu lubang, tentang dua narasi 1965 yang sama-sama selektif. Sekarang mari kita turun selangkah lebih dalam. Jangan lagi bertanya siapa dalang G30S; pertanyaan itu sudah membuat bangsa ini sibuk selama enam puluh tahun. Tanyakan hal yang lebih mendasar: dari sistem apa kedua kubu itu berangkat? Dan jawaban yang akan kamu temukan membuat bulu kudukmu berdiri, karena dua musuh bebuyutan itu ternyata satu akar.

Dua Musuh yang Sama-sama Menolak Tuhan

Perhatikan dua kubu yang bertengkar soal 1965. Yang pertama, Partai Komunis Indonesia (PKI). Ideologinya materialis: kenyataan diukur dari materi, perjuangan dibaca sebagai pertarungan kelas, dan agama diposisikan sebagai candu yang tidak boleh mengatur negara. Sejak pemilu 1955 PKI menjadi salah satu kekuatan politik terbesar, dan kedekatannya dengan blok timur menjadikannya ujung tombak komunisme di kawasan ini. Nafas ideologi ini menolak Allah sebagai sumber hukum, bukan karena kebetulan, tapi dari dasarnya.

Kubu kedua, militer yang tampil sebagai “penyelamat negara”. Ia anti-komunis, benar. Tapi apa yang ia gantikan? Bukan Islam, melainkan kapitalisme khas blok barat: ekonomi yang diserahkan pada pasar dan modal, kemakmuran yang diukur dari pertumbuhan, dan agama yang disingkirkan ke ranah privat. Perwira-perwira yang kelak berkuasa dibina langsung di sekolah militer Amerika untuk menanamkan doktrin antikomunis sekaligus pandangan hidup sekuler. Lawan dari komunisme ini pun sama-sama tidak mengakui syariat sebagai hukum tertinggi.

Di sinilah letak ironi yang jarang disadari. Video yang kemarin viral bersikeras bahwa PKI adalah korban dan militer adalah dalang. Mungkin benar sebagian, mungkin tidak; itu perkara sejarawan. Tapi yang pasti secara ideologis: dua kubu itu saudara kembar dari satu garis darah. Yang satu berkata “tidak ada tuhan”, yang lain berkata “tuhan ada tapi diam di rumah ibadah saja”. Dua-duanya menolak Allah sebagai hakim atas urusan manusia. Para pengkaji ideologi membagi kekuatan dunia ke dalam tiga mabda besar: kapitalisme, sosialisme berikut komunisme, dan Islam. Dua kubu 1965 memegang dua dari tiga itu, dan dua-duanya bukan Islam. Sekalipun saling membenci, mereka berjuang untuk ideologi yang sama-sama memisahkan agama dari kehidupan.

Kenapa Perang Mereka Selalu Memakan Rakyat

Kalau dua kekuatan yang bertengkar sama-sama tidak mengakui hukum Allah, apa yang mereka perebutkan? Kekuasaan untuk diri mereka sendiri, dengan standar yang mereka tetapkan sendiri. Yang satu menetapkan standar kesetaraan kelas ala Marx, yang lain menetapkan standar pertumbuhan modal ala pasar bebas. Tidak ada satupun yang menetapkan standar keadilan yang mengikat keduanya. Maka perang mereka berhenti menjadi perang ide, dan menjadi perang kekuasaan yang tidak punya wasit.

Perhatikan pola yang sama di Keyblade War. Semua pihak punya “kunci” dan semua mengaku membela cahaya. Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka; dunia dihancurkan oleh perang para penyelamatnya sendiri. 1965 adalah Keyblade War versi Indonesia: dua kekuatan yang sama-sama mengaku menyelamatkan bangsa justru menenggelamkan bangsa dalam darah. Korban dari kedua pihak, ratusan ribu nyawa, adalah harga dari sebuah negara yang menyingkirkan Allah dari panggung kekuasaan.

Kekerasan sebesar itu tidak bisa dijelaskan hanya dari watak jahat perorangan. Ia lahir dari sistem: ketika hukum tertinggi ditentukan oleh pemenang, maka setiap perebutan kekuasaan menjadi perang habis-habisan, karena kalah berarti bukan sekadar turun jabatan, tapi dihukum oleh hukum pemenang. Tidak ada yang aman.

Al-Qur’an Sudah Menamainya

Menariknya, Al-Qur’an sudah menamai kondisi ini sejak empat belas abad lalu, bukan sebagai teori politik, tapi sebagai cacat peradaban:

Jahiliyah dalam ayat ini bukan sekadar zaman sebelum Islam. Ia adalah kondisi ketika manusia menjadikan selain Allah sebagai penentu hukum. Bisa berupa tradisi nenek moyang, bisa berupa suara terbanyak, bisa berupa kepentingan kelas, bisa berupa akumulasi modal. Semuanya masuk kategori ini selama ia menyingkirkan wahyu dari kursi hakim. Komunisme dan kapitalisme sama-sama hukum jahiliyah dalam pengertian ini, satu dalam balutan materialismenya, satu dalam balutan sekularismenya.

Maka pertanyaan Allah dalam ayat itu menjadi sangat tajam untuk konteks ini: kalau hukum Allah ditolak, lalu hukum siapa yang mereka pilih? Hukum pemenang? Hukum yang kuat? Hukum yang kebetulan berkuasa? Dan manusia yang membayar mahalnya bukan yang berkuasa, tapi rakyat kecil yang tidak punya siapapun untuk mengadu. Uraian lebih lanjut tentang siapa yang berhak menetapkan hukum bisa kamu telusuri di siapa pembuat hukum.

Rujukan yang Menyelamatkan, Kalau Kamu Sungguh Beriman

Lalu apa solusinya? Apakah cukup memilih salah satu kubu yang lebih “bersih”? Tidak. Memilih kubu yang kapitalis tapi anti-komunis sama saja memilih ayam yang rombongannya beda; kandangnya tetap sama. Yang dibutuhkan bukan kubu yang berbeda, tapi standar yang berbeda: hukum yang tidak bergantung pada siapa yang menang.

Di sinilah Islam menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki Marx dan tidak dimiliki Rockefeller: rujukan yang mengikat penguasa sama kerasnya dengan mengikat rakyat. Al-Qur’an memerintahkan manusia mengembalikan urusan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada pemenang:

Perhatikan syaratnya: “jika kamu benar-benar beriman”. Ini bukan sekadar saran teknis. Ia pernyataan bahwa iman dan rujukan kepada hukum Allah tidak bisa dipisahkan. Selama rujukan tertinggi masih “kepentingan nasional”, “kehendak rakyat”, atau “tujuan kelas”, selama itu pula perebutan kekuasaan akan terus memakan korban, karena tidak ada yang menjadi wasit yang tidak berpihak.

Ini bukan berarti Islam anti terhadap musyawarah atau menolak manusia mengatur urusannya. Justru sebaliknya: dalam batas-batas yang dibolehkan, manusia bebas berijtihad dan bermusyawarah. Yang ditolak bukan pengaturan manusia, melainkan menjadikan standar manusia sebagai rujukan tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat. Bedanya tipis tapi fundamental, dan kamu bisa mendalaminya di sekularisme di Indonesia serta demokrasi yang dibeli.

Harga yang Dibayar, Pelajaran yang Tidak Boleh Hilang

Enam puluh tahun setelah 1965, narasi sejarah masih diperebutkan, dan dua kubu masih sibuk saling menyalahkan. Kalau kita hanya ikut memilih kubu, kita hanya jadi penonton yang membayar tiketnya dengan nyawa generasi berikutnya. Pertanyaan “siapa dalang” tidak akan pernah selesai selama pertanyaan “hukum siapa yang berdaulat” tidak pernah diajukan.

1965 adalah bukti paling mahal di negeri ini bahwa menyingkirkan Allah dari panggung kekuasaan tidak membuat manusia bebas. Ia membuat manusia saling memburu. Kapan pun hukum tertinggi ditentukan oleh pemenang, selalu ada tumbal; dan tumbal itu tidak pernah bertanya siapa dalang, karena ia sudah keburu mati.

Tapi kabar baiknya, cerita ini tidak harus berakhir di situ. Ada pertanyaan yang lebih penting menunggu di episode berikutnya: setelah darah tertumpah dan luka menganga, sistem apa yang benar-benar menjamin keadilan bagi semua, tanpa harus memilih kubu yang sama-sama haus kekuasaan? Islam punya jawaban, dan jawaban itu bukan balas dendam.

Jadi, dari dua kubu yang bertengkar sejak 1965 itu, menurutmu mana yang lebih layak kamu perjuangkan: memilih salah satu hukum buatan manusia yang sudah terbukti memakan korban, atau mencari standar yang mengikat semua pihak tanpa kecuali?

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu hukum jahiliyah?

Hukum jahiliyah dalam QS Al-Ma’idah: 50 bukan sekadar tradisi Arabia pra-Islam. Ia kondisi ketika manusia menjadikan selain Allah sebagai penentu hukum: tradisi nenek moyang, suara terbanyak, kepentingan kelas, atau ketertiban negara. Selama wahyu disingkirkan dari kursi hakim, hukum yang dipakai tetap berwatak jahiliyah, apa pun namanya.

Apakah Islam melarang kritik terhadap Orde Baru?

Tidak. Artikel ini justru mengkritik Orde Baru (kapitalisme sekuler) dan PKI (komunisme materialis) sekaligus. Yang ditolak bukan kritik kepada rezim mana pun, melainkan dua-duanya dijadikan kubu pembelaan. PestaHaTI memposisikan diri sebagai tabayyun: dua kubu 1965 sama-sama menolak syariat sebagai hakim, dan keduanya layak diuji dengan pilar kebenaran.

Apakah memilih kubu dalam sejarah itu salah?

Memilih kubu untuk menguji bukan salah; memilih kubu untuk membela tanpa pemeriksaan yang salah. Perbedaan keduanya: penguji siap meninggalkan kubunya kalau bukti menunjuk ke lain, pembela menghalalkan apa pun demi kubunya menang. Sejarah 1965 dipenuhi dua jenis itu; tabayyun mengajakmu menjadi yang pertama.

Apa bedanya komunisme dan kapitalisme?

Komunisme menolak agama secara ideologis (materialisme) dan menjadikan kelas sebagai sumbu perjuangan. Kapitalisme tidak harus memusuhi agama, tapi menempatkannya di ranah privat dan menjadikan pasar serta akumulasi modal sebagai sumbu kehidupan. Namun dari kacamata Islam, dua-duanya sama dalam satu hal: menolak wahyu sebagai sumber hukum tertinggi. Itu sebabnya keduanya disebut dua kubu satu akar.

Apakah Islam menawarkan sistem pengganti selain dua kubu ini?

Ya. Islam menawarkan hukum syariat sebagai rujukan tertinggi yang mengikat penguasa dan rakyat secara setara, dengan ruang musyawarah dalam batas yang dibolehkan. Detail sistem ini dibahas di artikel sistem khilafah dan episode penutup seri ini, yang membahas keadilan dan jaminan HAM dalam Islam.