Di Solo Leveling, level seorang hunter tidak pernah melompat tanpa jejak. Setiap quest yang ia selesaikan, dipetakan ke belakang, ternyata menjadi anak tangga bagi quest berikutnya. Rangkaiannya tidak muncul tiba-tiba; ia terbentuk dari titik-titik yang saling menyambung, dan kalau kamu cuma melihat satu titik akhirnya, kamu kehilangan seluruh ceritanya.
Kebanyakan orang mengenal pembubaran HTI dari satu titik tunggal: 19 Juli 2017. Padahal titik itu sendiri adalah hasil dari rangkaian yang dimulai jauh sebelumnya, dan buntutnya terus bergulir jauh sesudahnya. Tulisan ini menyusun rangkaian lengkapnya, dari 2016 sampai 2021, sembilan titik yang paling menentukan. Kalau kamu ingin bedah instrumen hukum dan argumennya secara analitis, itu ada di HTI Dibubarkan Karena Apa; kalau ingin tahu batas cakupan larangannya buat orang biasa, itu ada di HTI Dilarang di Indonesia. Artikel ini fokus di satu hal: urutan waktunya, selengkap mungkin.
2016: Latar yang Menyalakan Sumbu
Rangkaian yang berujung ke pembubaran HTI tidak dimulai dari HTI itu sendiri. Ia dimulai dari kasus yang sama sekali berbeda: pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, yang memicu tuduhan penistaan agama.
Rangkaian Aksi Bela Islam menyusul cepat: Aksi Bela Islam I pada 14 Oktober 2016, lalu Aksi 411 (4 November 2016) yang menurut berbagai laporan diikuti puluhan ribu hingga ratusan ribu massa. Pada 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan tersangka penistaan agama. Puncaknya, Aksi 212 pada 2 Desember 2016 di kawasan Monas, salah satu mobilisasi massa berbasis identitas keagamaan terbesar dalam sejarah Indonesia kontemporer.
Posisi HTI dalam rangkaian ini punya nuansa yang perlu jujur disebut: HTI bukan salah satu penggerak utama yang mengorganisasi Aksi 212 (peran itu lebih dekat ke GNPF-MUI dan sejumlah ormas lain), tapi kader Muslimah HTI ikut hadir di dalamnya, dengan sikap resmi organisasi menempatkan kehadiran itu sebagai “bagian dari umat”, bukan mobilisasi atas nama struktur HTI. Juru bicara HTI saat itu, Ismail Yusanto, konsisten menegaskan jarak semacam ini di berbagai aksi serupa sesudahnya.
Iklim politik yang terbentuk dari mobilisasi massa berbasis identitas keagamaan sebesar ini ikut menyusun suasana yang, beberapa bulan kemudian, melahirkan kebijakan yang menyasar organisasi-organisasi yang dianggap berpotensi mengancam kohesi nasional, termasuk HTI, meski HTI sendiri bukan penggerak utamanya.
Awal 2017: Sinyal Sebelum Perppu
Pada 22 Februari 2017, dalam pidato di Sentul, Bogor, Presiden Joko Widodo menyatakan demokrasi Indonesia sudah “kebablasan”, membuka celah bagi artikulasi politik ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan paham bertentangan Pancasila, sambil menyerukan penegakan hukum yang tegas. Pernyataan ini memicu perdebatan publik, termasuk kritik dari sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan dasar teoretis “demokrasi kebablasan” itu sendiri.
Sekitar lima bulan kemudian, kebijakan konkret yang lahir dari suasana ini menyasar langsung HTI.
Mei-Juli 2017: Rentetan Cepat
Ini periode paling padat dalam seluruh kronologi. Menko Polhukam saat itu, Wiranto, mengumumkan rencana pembubaran HTI pada 8 Mei 2017, dengan tiga alasan: HTI dinilai gagal berperan dalam pembangunan nasional, aktivitasnya dianggap kuat mengindikasikan pertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta gesekan yang ditimbulkannya dianggap mengancam keamanan dan keutuhan wilayah.
Pada 10 Juli 2017, Presiden menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas, mengubah UU No. 17 Tahun 2013 dengan menghapus syarat proses pengadilan lebih dulu sebelum sebuah ormas bisa dibubarkan. Sehari sebelum SK pencabutan terbit, tepatnya 18 Juli 2017, HTI lewat kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra sudah lebih dulu mengajukan uji materi Perppu itu ke Mahkamah Konstitusi.
Pada 19 Juli 2017, SK Menkumham No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 resmi mencabut status badan hukum HTI. Tiga hari kemudian, 22 Juli 2017, situs resmi HTI, hizbut-tahrir.or.id, diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika, meski juru bicara HTI saat itu, Ismail Yusanto, mengklaim situsnya sudah lebih dulu ditutup mandiri.
Sisa 2017: Disahkan, lalu Ditolak
Pada 24 Oktober 2017, DPR mengesahkan Perppu itu jadi UU No. 16 Tahun 2017. Perubahan status ini punya konsekuensi langsung terhadap uji materi yang sudah diajukan HTI ke MK: karena objek yang digugat (Perppu-nya) sudah tidak ada lagi setelah berubah status jadi undang-undang, pada 12 Desember 2017 MK memutuskan permohonan uji materi HTI tidak dapat diterima, bukan ditolak karena substansinya kalah, melainkan gugur karena perubahan status objek gugatan.
2018: Jalur Pengadilan Tata Usaha Negara
Jalur hukum kedua yang ditempuh HTI adalah menggugat SK pencabutan itu sendiri ke PTUN Jakarta (perkara No. 211/G/2017/PTUN.JKT). Sidang perdananya digelar 25 Januari 2018, disusul rangkaian sidang lanjutan sepanjang awal 2018: 1 Februari, 1 Maret, 8 Maret (agenda mendengarkan keterangan saksi dari kedua pihak), 15 Maret, dan 29 Maret.
Di antara sidang-sidang ini, pemerintah menghadirkan sejumlah saksi ahli dengan kredensial spesifik: Prof. Satya Arinanto (ahli hukum tata negara), Prof. Philipus M. Hadjon (ahli hukum administrasi negara), dan Irjen Pol (Purn) Ansyad Mbai (mantan Kepala BNPT). Keterangan saksi ahli hukum administrasi menyoroti asas contrarius actus, prinsip bahwa lembaga yang berwenang menerbitkan sebuah keputusan juga berwenang mencabutnya lewat prosedur yang setara. Tim kuasa hukum Kemenkumham juga menyampaikan alat bukti yang mendudukkan Pancasila sebagai norma dasar bernegara, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Pada 7 Mei 2018, majelis hakim PTUN Jakarta menolak seluruh gugatan HTI. HTI naik banding ke PT TUN, dan pada 19 September 2018, banding itu juga ditolak.
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
Laqad kāna fī qashashihim 'ibratul li ulil albāb.
"Sungguh, pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat."
Ayat ini ditempatkan di sini bukan kebetulan. Rangkaian kronologi ini, dibaca lurus dari awal ke akhir, adalah bahan pelajaran yang lebih kaya daripada sekadar kesimpulan satu baris. Mempelajari kisahnya, dengan sabar mengikuti urutannya, adalah bagian dari cara berpikir yang diperintahkan, bukan cuma buat kasus ini saja.
2019: Titik Final
Langkah hukum terakhir HTI, kasasi ke Mahkamah Agung, diputus pada 14 Februari 2019 (Putusan No. 27 K/TUN/2019). MA menolak kasasi HTI, mengukuhkan pembubaran secara final dan mengikat (inkracht). Sejak titik ini, tidak ada lagi jalur hukum domestik yang tersisa untuk HTI tempuh, dan status pencabutan badan hukumnya berlaku permanen.
Setelah 2019: Kisahnya Belum Selesai
Titik akhir hukum bukan berarti titik akhir kisahnya. Pada 25 Januari 2021, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Edaran Bersama No. 02/2021 dan No. 2/SE/I/2021, melarang Aparatur Sipil Negara berafiliasi dengan atau mendukung ormas yang berstatus dilarang atau dicabut badan hukumnya, termasuk secara eksplisit menyebut HTI berdampingan dengan PKI, Jamaah Islamiyah, Gafatar, JAD, dan FPI dalam satu daftar. Surat edaran ini jadi dasar formal di balik sejumlah kasus pemberhentian ASN dan dosen yang diduga terafiliasi ormas-ormas tersebut di berbagai daerah sesudahnya.
Di saat yang sama, sejumlah eks-pengurus dan mantan anggota HTI, dalam berbagai wawancara pasca-2017, mengaku jaringan lama beradaptasi lewat kamuflase nama: Gerakan Pembebasan (GP), Back to Muslim Identity (BMI), Muslimah News Id, dan kelompok seperti KARIM yang menyasar remaja. BNPT berulang kali mengeluarkan imbauan waspada terhadap kamuflase semacam ini. Detail lengkap soal rebranding ini, dan batas hukum antara “aktif menjalankan struktur lama” versus “sekadar pernah ikut kajian”, sudah dibahas di HTI Dilarang di Indonesia.
Dalam Peta Global: Indonesia Bukan yang Pertama, juga Bukan yang Terakhir
Kronologi ini sering dibaca seolah Indonesia bertindak sendirian. Faktanya, larangan terhadap Hizbut Tahrir sebagai organisasi global sudah dimulai jauh sebelum 2017, dan terus berlanjut jauh sesudahnya di negara lain.
Jerman jadi negara pertama yang bergerak: Kementerian Dalam Negeri Federal melarang aktivitas Hizb ut-Tahrir pada 10 Januari 2003. Hanya sebulan berselang, Rusia, lewat Mahkamah Agung Federasi, menetapkan Hizb ut-Tahrir sebagai satu dari lima belas organisasi yang dikategorikan teroris pada 14 Februari 2003. Indonesia menyusul empat belas tahun kemudian, 19 Juli 2017. Setelahnya, Austria melarang penggunaan simbolnya pada Mei 2021, dan Inggris memproskripsinya penuh sebagai organisasi teroris pada 19 Januari 2024, dua dekade setelah Jerman dan Rusia bergerak lebih dulu.
Urutan ini menunjukkan sesuatu yang penting: larangan terhadap Hizbut Tahrir bukan tren yang dimulai atau dipimpin Indonesia, dan juga bukan sesuatu yang baru muncul di dekade ini. Ia rangkaian keputusan terpisah di berbagai negara, dengan instrumen hukum dan pertimbangan yang berbeda-beda, terentang lebih dari dua dekade. Perbandingan mekanismenya secara lebih rinci, kenapa Indonesia memilih jalur administratif dan bukan proskripsi teroris seperti Inggris, sudah dibahas di HTI Dibubarkan Karena Apa.
Membaca Rangkaian Ini Secara Utuh
Dibaca lurus dari 2016 ke 2021, pola yang muncul bukan satu keputusan tunggal di satu hari, melainkan rangkaian sembilan titik yang saling menyambung: iklim politik yang memanas (2016), sinyal kebijakan (awal 2017), tindakan cepat lewat instrumen darurat (pertengahan 2017), pengukuhan legislatif dan kegagalan uji materi (akhir 2017), pertarungan di pengadilan berjenjang (2018), titik final hukum (2019), dan konsekuensi administratif yang terus bergulir bertahun-tahun sesudahnya (2021 dan seterusnya).
Memahami urutan ini penting bukan untuk menyimpulkan siapa yang benar, tapi supaya diskusi soal HTI tidak berhenti di satu tanggal yang dihafal tanpa konteks. Kalau kamu ingin memahami definisi dan latar organisasinya dari awal, HTI Itu Apa titik yang tepat untuk mulai. Kalau ingin memahami kerangka pemikiran yang mendasarinya, HTI Bermazhab Apa dan Khilafah Menurut HT membahasnya dari sumber aslinya. Dan kalau ingin membaca langsung dari karya-karya primer yang jadi rujukan gerakan ini, Buku Khilafah dan HTI punya daftar beranotasinya. Untuk gambaran paling ringkas dan utuh soal HTI dalam satu halaman, dengan peta ke semua artikel klaster ini, Hizbut Tahrir Indonesia: Siapa Sebenarnya? titik yang tepat.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
HTI dibubarkan tahun berapa?
Status badan hukumnya dicabut pada 19 Juli 2017 lewat SK Menkumham No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017. Pembubaran ini dikukuhkan final dan mengikat oleh Mahkamah Agung pada 14 Februari 2019, setelah HTI kalah di semua jalur hukum yang mereka tempuh.
Apa peristiwa paling penting sebelum HTI resmi dibubarkan?
Selain instrumen hukumnya sendiri (Perppu No. 2/2017), iklim politik 2016, terutama rangkaian Aksi Bela Islam yang berpuncak di Aksi 212 pada 2 Desember 2016, dan pidato “demokrasi kebablasan” Presiden Jokowi pada 22 Februari 2017, ikut membentuk suasana yang mendahului kebijakan ini.
Apakah kronologi ini berakhir di putusan MA 2019?
Tidak sepenuhnya. Konsekuensi administratifnya terus bergulir, termasuk Surat Edaran Bersama MenPANRB-BKN 25 Januari 2021 yang melarang ASN berafiliasi dengan ormas berstatus dicabut termasuk HTI, dan laporan berkelanjutan soal jaringan eks-HTI yang beradaptasi lewat kamuflase nama baru.
