Qudwah One Ummah TV: Dari Maulid ke Seruan Khilafah

Sudah aku bahas rencananya: aku akan menonton “Qudwah” sampai selesai, bukan cuma menilai dari poster dan daftar pembicara. Sudah aku tonton, penuh, tiga jam. Dan yang paling menarik dari acara ini bukan soal Ismail Yusanto hadir atau tidak, aku sudah bahas rekam jejak hukumnya secara terpisah. Yang menarik adalah bagaimana acara ini dibangun: kritik ekonomi di awal, seruan khilafah menjelang penutup, dan dua-duanya bertemu di kesimpulan yang sama. Bukan kebetulan. Kalau kamu cuma baca judul acaranya doang, gampang menyimpulkan ini sekadar acara Maulid biasa. Nonton penuh tiga jam mengubah kesimpulan itu.

Enam Segmen, Satu Rundown

Formatnya rapi, mengikuti rundown resmi panitia yang dibagi tiga fase besar: “Reflective”, “Reconnect”, “Revive”. Bukan pengajian biasa dengan satu penceramah dan jamaah duduk mendengarkan, tapi produksi media dengan dramaturgi enam segmen berurutan: Cerita Ihsan (monolog “Rindu Rasulullah ﷺ”) → Ust. Agung Wisnuwardana → Insight Talk (Ismail Yusanto × Aab El Karimi) → Suara Risalah (puisi “Jalan yang Dirindukan” oleh Bang Pay Jarot Sudjarwo) → Maulid Gen (diskusi lintas generasi, seluruh pembicara) → pernyataan penutup.

Aku gak berhenti di rundown promosinya, aku tarik transkrip rekaman videonya sendiri dan cocokkan urutan riilnya. Ternyata cocok, dengan satu detail penting: pembawa acaranya sendiri, di menit 1 jam 52 rekaman, secara eksplisit bilang “tadi udah dimulai dengan agak sendu sama Ust. Agung, lalu diskusi, tadi ditutup dengan puisi dari Bang Pay, ini sesi bebas, ada Ustaz Ismail, Ustaz Agung, Kang Ihsan, Kang Fajar Jarot boleh bertanya apapun”. Artinya segmen “Maulid Gen” di rundown resmi, di rekaman disebut “sesi bebas”, posisinya di sepertiga akhir acara, bukan di tengah. Kalau kamu cuma baca rundown promosinya tanpa cek rekaman aslinya, detail posisi segmen ini gampang terlewat, padahal itu yang menentukan seberapa dekat seruan khilafah itu ke penutup acara.

Segmen ketiga, bertajuk “Potret Umat: Setelah 81 Tahun Merdeka”, dibawakan Agung Wisnuwardana, aktivis reformasi 1998 yang kini menjabat Direktur Indonesia Justice Monitor, platform yang rutin mengomentari isu politik-ekonomi dengan framing “solusi Islam”. Ia membawakan sesi ini meminjam ucapan Presiden Prabowo Subianto sendiri di pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 soal kemerdekaan yang belum selesai dan tidak pantasnya negara G20 masih membiarkan rakyatnya kelaparan. Dari titik pijak itu, ia melempar data: kemiskinan di Maluku Utara meski pertumbuhan ekonominya diklaim 34%, rasio gini lahan 0,58, utang negara tembus Rp10.000 triliun, titik api kebakaran hutan yang 52%-nya diklaim berada di area konsesi sawit. Aku perlu jujur di sini: angka-angka ini aku catat sebagai bagian dari apa yang disampaikan di panggung, bukan klaim yang sudah PestaHaTI verifikasi silang ke BPS atau kementerian terkait satu per satu. Yang bisa aku pastikan hanya bahwa framingnya sengaja: pakai kalimat presiden sendiri untuk menyimpulkan negeri ini “belum merdeka”, lalu menutup sesi dengan pekik “Merdeka! Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar”, bukan merujuk penjajahan asing, tapi ketundukan pada hukum Allah. Kalau kamu dengar pekik semacam ini di acara publik, coba pisahkan dua hal: fakta angka yang dilempar, dan kesimpulan politik yang ditempelkan ke angka itu, dua-duanya butuh diverifikasi terpisah.

Kemerdekaan Menurut Ismail Yusanto

Segmen keempat, Insight Talk bertajuk “Menata Arah, Kembali kepada Jalan Rasulullah ﷺ”, mempertemukan Aab El Karimi dan Ismail Yusanto: Aab membawa kegelisahan generasi hari ini, Ismail Yusanto menjawab. Pertanyaan pembuka sederhana: untuk apa Maulid dirayakan? Jawabannya bertumpu pada satu ayat yang eksplisit ia kutip:

Cinta kepada Nabi, katanya, dibuktikan dengan ittiba, mengikuti. Ia mengutip Imam Ibnu Katsir: siapa yang mengaku cinta Allah tapi tidak ittiba kepada Nabi secara benar, “fahua kadib”, ia dusta. Ketika ditanya soal relevansi ajaran 1400 tahun lalu di era AI, jawabannya konsisten dengan pola pikir HT lama: yang berubah cuma sarana, manusia sebagai manusia tidak berubah, jadi risalahnya tetap berlaku universal, lintas zaman dan gender.

Titik paling penting muncul saat ia mendefinisikan “merdeka”. Bukan lepasnya sebuah bangsa dari penjajah asing, tapi “keadaan pada diri seseorang, masyarakat, dan negara ketika ia sepenuhnya tunduk kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan”. Contoh yang ia berikan: 11 tahun mengurus izin jilbab seragam sekolah, 19 tahun untuk berdirinya bank syariah, dan framing bahwa perang melawan terorisme pada praktiknya adalah perang melawan Islam. Klaim-klaim ini bagian dari cara pandang lama yang sama yang membawa organisasinya dibubarkan pemerintah pada 2017, sudah aku bahas kronologinya di tempat lain, aku sampaikan di sini sebagai laporan atas apa yang ia katakan, bukan sebagai fakta yang aku setujui. Kalau kamu sendiri yang dengar definisi “merdeka” versinya, coba bandingkan dengan definisi yang kamu pegang sendiri, sama, atau justru dua konsep yang beda total di balik kata yang sama?

Titik Krusial: Ketika Ditanya “Kenapa Bukan Model Iran Saja?”

Bukan lagi di Insight Talk, tapi di segmen Maulid Gen, “sesi bebas” yang mempertemukan Ismail Yusanto dengan Agung Wisnuwardana, Ihsan, dan Bang Pay Jarot Sudjarwo di panggung yang sama. Rekaman videonya tidak memisahkan suara tiap penanya, jadi aku tidak bisa pastikan persis siapa yang melontarkan satu pertanyaan ini, tapi isinya membuka jawaban paling jujur malam itu. Intinya: di tengah orang-orang yang mulai melirik sosialisme atau model kepemimpinan ala Iran sebagai alternatif kegagalan kapitalisme, bagaimana Ismail Yusanto membaca fenomena itu?

Jawabannya membingkai tiga “kekacauan” (individu, pemikiran, tatanan), lalu menyimpul dengan kalimat yang menurutku paling layak dikutip dari seluruh acara:

“Justru ini relevansinya dari seruan kita, persatuan umat, tegaknya syariah, khilafah, kepemimpinan umat, itu kan semua kejawab. Jadi ini blessing in disguise.”

Ia melanjutkan dengan bingkai “estafeta”, perjuangan lintas generasi yang tak pernah benar-benar berhenti meski penguasa yang menghalanginya berganti dan jatuh silih berganti, dari Turki Utsmani sampai referensi eksplisit ke HTI yang dibubarkan dan FPI yang SKT-nya dicabut. Yang menarik bahwa pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab pragmatis (kenapa bukan Iran) justru diarahkan kembali ke kesimpulan lamanya sendiri: khilafah.

Menimbang, Bukan Cuma Menonton

Ini bukan kejutan bagi siapa pun yang mengikuti rekam jejak Ismail Yusanto, ini konsisten dengan posisinya sebagai eks-Sekjen HTI. Menariknya, segmen “Potret Umat” yang dibawakan Agung Wisnuwardana di awal acara, kritik “81 tahun belum merdeka”, juga berujung ke kesimpulan yang sama dengan segmen Maulid Gen menjelang penutup: kegagalan tata kelola negara dijawab lewat kerangka “solusi Islam” politik, bukan solusi teknokratis biasa. Bukan kebetulan kalau segmen pembuka substansi dan segmen menjelang penutup acara ini, satu soal data ekonomi, satu soal teologi-politik, bertemu di kesimpulan yang sama.

Perlu aku tegaskan posisinya: setelah aku cocokkan ke transkrip rekaman videonya sendiri, segmen Maulid Gen (sesi bebas seluruh pembicara, tempat pertanyaan “model Iran” dan kutipan “blessing in disguise” itu muncul) posisinya di sekitar sepertiga akhir acara, sesudahnya cuma ada pernyataan penutup singkat. Bukan bagian tengah acara, dan bukan juga penutup harfiah, tapi jauh lebih dekat ke penutup. Yang perlu digarisbawahi justru soal legalitasnya: mendakwahkan konsep khilafah sebagai gagasan teologis-politik itu sendiri bukan tindak pidana di Indonesia. Yang dilarang UU Ormas adalah menjalankan struktur organisasi yang sudah dicabut status hukumnya, bukan menyuarakan gagasannya sebagai individu di forum pihak ketiga. Batas itu sudah aku bahas panjang di artikel sebelumnya, dan acara ini persis berada di sisi legal garis itu.

Tapi legal tidak sama dengan netral. Penonton yang datang untuk merayakan Maulid perlu tahu bahwa yang mereka dengar bukan cuma refleksi cinta kepada Nabi, tapi juga kerangka politik spesifik yang dibawa Ismail Yusanto sejak sebelum organisasinya dibubarkan sembilan tahun lalu. Kalau kamu termasuk penonton yang datang murni buat merayakan Maulid tanpa tahu kerangka ini, sekarang kamu tahu apa yang sebenarnya kamu dengar di sepertiga akhir acaranya.

Perlu aku luruskan satu hal di sini, dakwah siyasiah itu sendiri bukan sesuatu yang layak dicurigai bentuknya. Rasulullah bukan cuma mengajarkan salat dan puasa, ia membangun Madinah sebagai tatanan politik penuh: menyusun piagam, menata ekonomi, menegakkan hukum, dan eksplisit menawarkan Islam sebagai jawaban atas problem dunia, bukan sekadar urusan ritual personal. UIY sendiri menyinggung ini malam itu lewat ucapan Rabi’ bin Amir menjelang Perang Qadisiyah, litahririnnas min ‘ibadatin-nas ila ‘ibadati rabbin-nas, membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia. Dakwah yang berpolitik, yang menawarkan Islam sebagai obat penawar masalah dunia, punya akar yang sah di sirah Nabi sendiri. Itu bukan yang aku pertanyakan.

Yang layak ditimbang bukan boleh-tidaknya dakwah berpolitik, tapi isi kesimpulan spesifik yang ditawarkan malam itu dan bagaimana argumennya sampai ke sana. Kerangka yang dipakai justru dipinjam dari mulut negara sendiri, pidato presiden soal kemerdekaan yang belum selesai, lalu ditarik ke kesimpulan yang sama sekali berbeda dari yang dimaksud presiden. Itu bukan kecurangan, itu teknik retorika yang sah dipakai siapa pun yang berdakwah secara politik: ambil keresahan yang sudah ada di kepala orang, lalu tawarkan satu jawaban. Yang membedakan dakwah siyasiah yang jujur dari yang manipulatif bukan boleh-tidaknya berpolitik, tapi jujur-tidaknya jalan argumen itu sampai ke kesimpulannya.

Tonton Sendiri, Lalu Timbang Sendiri

Tonton sendiri videonya, dan aku sarankan begitu daripada cuma percaya ringkasan siapa pun termasuk tulisan ini. Sambil menonton, coba tanya beberapa hal ke diri sendiri: kalau seorang presiden bicara soal kemerdekaan yang belum selesai, siapa yang berhak menafsirkan itu, dan sampai batas mana penafsiran itu masih setia pada maksud aslinya? Kalau dakwah politik itu sendiri sah, jejak Nabi sendiri membuktikannya, apa sebenarnya yang membuat satu tawaran politik lebih layak dipercaya dibanding tawaran lain yang sama-sama mengklaim kembali ke sunnah? Dan yang paling penting: dari semua yang disampaikan di panggung itu, mana yang benar-benar kamu setujui setelah dipikir sendiri, dan mana yang cuma terasa benar karena disampaikan dengan penuh keyakinan?